September 8, 2020.
Rapat bersama Pemda dipimpin oleh Sekda didampingi Plt Dirut Bank NTT, Asisten III, dan
Kepala OJK NTT / Foto: Doc. Humas Bank NTT.
KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah Kabupaten/Kota di
NTT membahas strategi pemenuhan modal inti sebesar Rp 3 Triliun kepada Bank NTT di Tahun
2024.
Pemenuhan modal inti ini merujuk pada POJK 12 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
Rapat ini merupakan forum untuk menindaklanjuti hasil RUPS Bank NTT pada 25 Oktober 2019
dan 6 Mei 2020. Masyarakat Kabupaten Kupang Kini Bisa Bayar Pajak Melalui M-Banking Bank NTT
Pemkot Kupang dan Bank NTT Gagas Pembayaran Pajak Lewat Aplikasi mPOS
Minta Bank Bantu Warga Kabupaten Kupang, Bupati Kupang: Saya Jamin Tidak Macet
Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah NTT, Benediktus Polo Maing, didampingi Asisten III
Setda Provinsi NTT, Yohana Lisapaly, Kepala OJK Provinsi NTT, Robert Sianipar dan Plt.Direktur
Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho ini diadakan di Aula Fernandez Kantor Gubernur
NTT, Kamis (6/8/2020).
Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing mengatakan, pemerintah akan
menyiapkan skenario sesuai RUPS di Labuan Bajo yakni 1% APBD dan 50% Deviden akan menjadi
rujukan setiap pemerintah daerah menyiapkan penyertaan modal kepada Bank NTT pada tahun
2021 sampai 2024.
“Semua peserta yang hadir menyetujui skenario tersebut sesuai kesepakatan RUPS,” ujar Sekda
Polo Maing kepada wartawan.
Rakor Pemda dan Bank NTT / Foto: Bank NTT
Sementara itu, Kepala OJK NTT, Robert Sianipar menyampaikan, modal tersebut perlu untuk
ketahanan Bank dan bagaimana daya saingnya bisa meningkat serta bisa berkontribusi untuk
mendorong ekonomi daerah.
“Jadi kami tentunya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Tadi kita sudah mendengarkan skema
konkritnya baik dari sumber pemenuhan internal seperti dari deviden tambahan di APBD,” kata
Sianipar.
Dampak Pemenuhan Modal Inti
Plt. Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho menyatakan, Bank NTT masih
membutuhkan tambahan modal sejumlah Rp.1.233 Miliar, dengan komposisi Modal Dasar
sesuai Anggaran Dasar Rp.4.000 Miliar, Kebutuhan Modal Inti Minimun Rp.3.000 Miliar dengan
kondisi Modal Disetor saat ini (Des 2019) Rp.1.383 Miliar, Modal Inti Bank Rp.1.767 Miliar.
“Bank NTT memberikan skema penawaran saham tahun buku 2021 sd 2024 sehingga proyeksi
modal inti selama 4 tahun dari kebutuhan Rp. 1,6 Triliun dapat terpenuhi,” ujar Plt Dirut Bank NTT,
Harry Alexander Riwu Kaho. Penyertaan modal ini akan memberikan multi player efek peningkatan Modal Disetor bagi Pemda diantaranya Dividen yang diperoleh Pemda meningkat dengan kontribusi 87,5% per
tahun, peningkatan penghimpunan DPK untuk penyaluran Kredit. Dampak lain dari tambahan penyertaan modal adalah peningkatan penyaluran kredit UMKM Konsumer Komersil dan mendukung pembangunan Infrastruktur daerah melalui skema sindikasi pinjaman daerah.
“Akan ada peningkatan pelayanan bagi pemerintah melalui pelayanan E-banking channel Bank
NTT, peningkatan pelayanan bagi pemda melalui CMS, SP2D Online, pengelolaan 9 pajak daerah,
PBB, BPHTB, peningkaran PAD serta penurunan bunga pinjaman,” tandasnya.
Pemkab Malaka Siapkan 10 Miliar per TahunSementara itu, Pemerintah Kabupaten Malaka akan memberikan penyertaan modal sebesar 10 Miliar kepada Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT).
Rencana penyertaan modal kepada Bank NTT ini akan dilaksanakan mulai tahun 2021 hingga
2025. Kesepakatan ini penyertaan modal ini telah dibuat oleh Bupati dan DPRD Kabupaten
Malaka belum lama ini. “Kami sudah buat kesepakatan dengan dewan bahwa setiap tahun kita akan berikan penyertaan modal kepada Bank NTT sebesar 10 Miliar,” ujar Sekda Kabupaten Malaka, Donatus Bere saat
menghadiri rapat penyertaan modal Bank NTT di Kupang, Kamis (6/8/2020).
Penyertaan modal yang diberikan oleh Pemkab Malaka ini melampaui nilai yang disepakati
bersama pemerintah Provinsi dan Bank NTT, dimana pemerintah Provinsi NTT hanya meminta
penyertaan modal sebesar Rp 8 Miliar lebih setiap tahunnya. “Makanya dari kami tidak ada soal lagi. Karena angka yang kami berikan sudah sesuai, bahkan lebih dari yang diminta oleh Pemprov,” tandas Sekda Kabupaten Malaka.
Hadir dalam rapat tersebut, para Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten se-NTT, Ketua DPRD Kota/
Kabupaten se-NTT, Kepala Bagian Keuanagan Kota/Kabupaten se-NTT dan Direksi Bank NTT.
** Editor. : johny Ballo **
